“Demi Komodo, Saya Percaya Kita Bisa Bersatu”

Ismoko Widjaya, Mohammad Adam

Duta Kampanye Komodo Jusuf Kalla (VIVAnews/Anhar Rizki Affandi)

BERITA TERKAIT

VIVAnews - Senin malam, 7 November 2011, sedikitnya 21 group band berkumpul di Kafe Rolling Stone Kemang, Jakarta. Mereka menggelar konser “Pilih Komodo”. Meramaikan acara ini antara lain Slank, Alexa, Gading Martin, Cozy Republik, dan sejumlah group musik lain. Mereka penuh semangat berkampanye dukung Komodo.

Hadir di tengah para artis itu, Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden, yang juga menjadi Duta Komodo. JK, begitu ia luas disapa, datang bersama istrinya, Mufidah Kalla. Ratusan orang meramaikan kampanye ini.

Taman Nasional Komodo yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur itu, memang dipilih para ahli menjadi salah satu calon tujuh keajaiban dunia. Proses seleksinya beberapa tahap hingga terpilih 28 finalis. Siapa yang masuk 7 besar, akan diseleksi publik. Via email juga SMS. Ajang ini digelar oleh Yayasan New7Wonders yang berkedudukan di Swiss.

Jika belakangan ini sejumlah negara seperti Israel dan Yordania gencar memperjuangkan Laut Mati, lalu Korea Selatan, Filipina, Amerika Serikat dan sejumlah negara lain mempromosikan jagoan mereka, Indonesia sempat meragukan Yayasan New7Wonders itu. Adalah Duta Besar Indonesia untuk Swiss, Djoko Susilo, yang melansir bahwa New7Wonders adalah yayasan abal-abal (Baca wawancara vivanews dengan Djoko Susilo di sini)

Yayasan New7Wonders sudah membantah keras soal ini. Menurut petinggi yayasan itu, semula pemerintah Indonesia sangat intens melobi yayasan itu. Belakangan karena ada perbedaan pendapat, ” Ada beberapa dari mereka yang menyebarkan informasi salah tentang New7Wonders,”kata Head of Communication New7Wonders, Eamonn Fitzgerald dalam wawancara khusus dengan VIVANews (Baca selengkapnya wawancara itu di sini)

Jusuf Kalla menegaskan bahwa polemik itu sebetulnya tidak perlu sebab hanya membuang waktu. Yang paling pokok adalah mempromosikan Komodo, supaya turis banyak datang ke sana, lalu ekonomi rakyat setempat ikut mekar. (Baca: Keajaiban Komodo, Abal-abal atau Bukan)

Masyarakat NTT, kata Jusuf Kalla, sangat bangga dengan Komodo dan mereka berharap hewan bersejarah ini dikenal dunia. Tugas kita, lanjut JK, adalah membantunya.  Jusuf Kalla sendiri sudah beberapa kali datang ke Pulau Komodo. Ia membawa serta sejumlah artis, group band yang secara suka rela ikut mempromosikan Komodo. “Janganlah merecoki kerja keras ini,” kata Jusuf Kalla yang juga menjadi Ketua Umum Palang Merah Indonesia itu.

Berikut petikan wawancara khusus VIVANews dengan Jusuf Kalla yang berlangsung di kawasan Sahardjo, Jakarta Pusat, Kamis 3 November 2011 itu.

Dubes Djoko Susilo mempermasalahkan kantor N7W. Masak untuk urusan sebesar tujuh keajaiban dunia ini, kantor saja tidak punya?
Buka saja website mereka itu. Di situ bisa ketahuan alamatnya apa dan di mana. Mereka punya nomer telepon dan punya email juga. Lalu apanya yang tidak jelas? Ada tempatnya di situ. Memang ini bukan kantor permanen karena  ini kan ad hoc. Kantornya itu ada, sekretaris dan stafnya pun ada. Lha memang harus punya gedung bertingkat lima. Apa urusannya? Tidak ada urusannya.

Jadi menurut Anda, masyarakat tidak perlu mendengar Djoko Susilo?
Tentu saja tidak harus dong.

Seberapa yakin Anda bahwa Yayasan N7W  memang pantas bikin acara N7W?
Yakin 100 persen. Anda bisa buka internet kan? Nah tolong cari dan buka New7Wonders. Ya sudah, di situ sudah terjawab semua siapa orangnnya dan apa yang dilakukan, foto-fotonya pun ada. Aktif.

Selama ini bagaimana komunikasi dengan N7W?
Lah kan baru-baru ini presidennya datang ke sini. Emmy (Ketua Tim Pendukung Pemenangan Komodo Emmy Hafild) yang berhubungan langsung. Dengan saya  hanya ketemu di Jakarta saja. Tahun 2007 kan ada juga acara seperti ini dan berhasil. New7Wonder membuat acara di Lisabon. Luar biasa dihadiri 50 ribu orang. You buka sajaweb itu.

Kesibukan sebagai Ketua PMI cukup menyita waktu Anda. Mengapa bersedia jadi duta Komodo?
Ini adalah masalah kebanggaan dan prestasi bangsa, tapi  kok ada yang menghalang-halangi. Nah ibu-ibu dari P2K datang dan minta bantuan saya untuk mendukung. Karena saya merasa ini ada gunanya untuk bangsa dan negara, kebangaan bangsa, juga ada untungnya terhadap kesejahteraan masyarakat, ya saya dukung. Saya ambil resiko untuk dipersoalkan segala macam ini.

Saya percaya pada niat baik. Dan niat baik itu yang mendorong saya. Kalau Komodo itu dikenal baik, maka otomatis jumlah wisatawan yang datang ke sana akan naik juga. Kalau wisata naik, maka saudara-saudara kita di sana akan menikmati hasilnya. Sesederhana itu cara berpikir saya. Sesederhana itu alasan saya ikut. Saya kira alasan yang sama yang menggerakan saudara-saudara kita mengirim SMS untuk memenangkan Komodo. Kita semua bersatu karena niat baik. Itu kekuatan kita.

Kita semua tahu bahwa Bali itu makmur karena wisata. NTB juga ada wisata, walapun tidak sebanyak Bali tapi ada emas di situ. Nah NTT ini apa? Kalau saudara-saudara kita di NTT ingin ada kebanggaan untuk mereka, kenapa harus direcoki?

Jadi yang digenjot dari NTT ini wisata?
Iya dong. Karena agak susah hasil alamnya. NTT tidak seperti daerah lain yang banyak sekali hasil hutan, alam dan lain-lain. Ini kesempatan besar untuk saudara-saudara kita di NTT. Potensi wisata di sana besar sekali. Dan bukan cuma NTT nanti yang menikmatinya. Kalau turis itu datang ke Komodo, nanti juga bisa ke Bali kan?

Jadi bisa bikin paket wisata?
Iya dong. Atau misalnya wisatawan datang ke Lombok bisa datang juga ke Komodo. Jadi sambungan. Semua saling mengangkat.

Diminta jadi duta Komodo saat-saat akhir.  Kenapa Anda terima?
Karena saya percaya rakyat Indonesia bisa bersatu. Jumlah rakyat Indonesia banyak. Jumlah handphone di Indonesia juga banyak hampir 160 juta. Setengah saja rakyat Indonesia mendukung, dengan dua kali SMS, pasti selesai sudah. Gampang kan?

Apakah polemik seputar N7W menganggu?
Tak ada polemik sebenarnya. Hanya ada yang merecoki saja dengan kasih info salah.

Pernah ada pembicaraan dengan Menbudpar saat itu?
Ada. Saya tanya apa sih masalahnya. Menurut saya menterinya kurang mendapat informasi yang benar. Itu saja masalahnya.

Apa saja infrastruktur di Taman Komodo yang mesti disiapkan?
Infrastruktur tentu tidak akan sebesar Bali. Tapi itu (infrastruktur) akan meningkat jauh. Kalau di Bali, kamu tahu berapa per hari orang yang datang? 6000 per hari. Di Komodo itu hanya 100 orang per hari.  Tapi kalau kita bisa tingkatkan menjadi 500 per hari saja, itu sudah sangat bagus. Infrastruktur akan dibuat sendiri apabila banyak turis. Bertahap.

Mesti ada daya tariknya dulu. Ada gulanya dulu. Kalau gulanya itu bisa kita buat, Komodo akan terkenal. Sekarang juga sudah terkenal, tapi akan lebih terkenal lagi kalau menjadi New7Wonders. Nanti masyarakat  akan membangun sendiri itu restoran, hotel, pertunjukan, bikin kerajinan. Nah pemerintah ya perbaiki jalan, airport. Itu saja tugas pemerintah.

Bedanya dengan Bali adalah bahwa di Bali itu ada pantai, gunung, dan kultur. Ini kan hanya suatu peninggalan alam yang luar biasa. Tapi jangan lupa di Komodo juga tidak bisa kalau orang tiba-tiba banyak. Tidak bisa. Karena akan merusak lingkungan juga. Itu harus menjadi suatu daerah eksklusif tapi mahal.

Kalau 1000 orang per hari datang ke Komodo, bisa rusak lingkungannya. Mungkin bisa 300 atau 400 orang per hari tapi bayar mahal. Sama dengan yang terjadi di Bhutan (wisata kerajaan Bhutan di Himalaya). Bhutan lingkungannya bagus. Tapi supaya jangan rusak lingkungannya, dibatasi orang yang masuk. Katakanlah 500 wisatawan per hari. Sehingga orang ke Bhutan harus menunggu 3 tahun. Tapi dia makmur, karena (turis) bayar mahal. Itu nanti harus begitu Komodo itu, ada kuotanya.

Habitat sebenarnya tidak banyak terganggu. Tapi memang daya tampung pulau itu tidak bisa seperti Bali. Jangan lupa itu. Orang berwisata itu kan tidak hanya ke Komodo itu, tapi kan juga ke pantai Flores atau pantai pulau-pulau lain yang punya wisata menyelam, snorkling, dan lain-lain.

Pada hari-hari terakhir ini, Anda yakin Komodo bisa masuk?
Tebak berapa vote SMS masuk satu hari. Saya kira ada 14 jutaan itu masuk satu hari. Sebelumnya 2 jutaan.

Saya sangat optimis. Sangat optimis. Asal jangan ada yang mengganggu sajalah. Jangan meributkan soal-soal kecil yang jawabannya sudah ada. Ributin alamat lah.  Kantornya dipermasalahkan lah. Apa urusannya. Ini kan kompetisi. Lagian kantor mereka ada. Jangan tanya RT/RW. Kayak di kampung kita saja. Tanya orang di sekitar, lalu dijawab tidak tahu. Kayak cari RT/RW saja. Alamatnya itu jelas, teleponnya ada, emailnya ada. Ya telepon dong, bikin janjian lah. Masak orang disuruh di kantor terus.

Menjadi duta Komodo untuk kepentingan 2014?
Alamak. Kamu pikirannya bagaimana ini. Saya itu ingin agar rakyat Indonesia, NTT maju. Itu saja dan sangat tulus. Janganlah kalian selalu berpikir yang politik. Apa hubungannya? Anda pun bisa ikut berpartisipasi.

Jadi tidak benar?
Tidak ada benarnya. Nanti soal Ketua PMI juga lagi nih. Jadi sebaiknya saya tinggal di rumah saja dan sembunyi? Orang-orang politisi macam-macam pula pikirannya.

Saat menjadi Wakil Presiden, berapa jumlah anggaran Kemenbudpar untuk promosi Komodo. Dan apa ada hasilnya?
Nah, ini penting untuk di cek sama orang DPR. Berapa sih dana yang dihabiskan untuk itu? Menurut saya, cukup banyak tapi nggak tahu arahnya ke mana.

Nilainya berapa?
Saya tidak tahu. Saya tidak tahu detailnya. Tapi pasti ada.

Sampai sekarang masih ada anggaran itu?
Saya tidak tahu. Cek saja sama DPR atau tanya sama mereka. Saya tidak ingin menilai soal ini, karena memang saya tidak tahu.

Sempat beredar kabar bahwa Komodo dicoret dari daftar keikutsertaan N7W. Betul begitu?
Tidak. Tidak dicoret. Yang dicoret itu untuk menjadi host (tuan rumah). Ada dua hal di sini: pertama, ikut menjadi New7Wonders. Kedua menjadi host. Nah, untuk host-nya inilah yang memang ada hitung-hitungannya. Anda sebaiknya baca itu surat menyurat dan segala macamnya. Surat menyurat itu terjadi antara Parawisata dengan New7Wonders. Apa pun yang terjadi, tugas kita sekarang adalah promosi Komodo. Itu saja dulu.

Ada yang menuding ada kejanggalan  vote lewat SMS. Tanggapan Anda?
Begini. Saya ingin jelaskan dulu.  Tahun 2007 itu ada 220 negara yang mendaftar. Objek yang didaftarkan saat itu 440. Indonesia hanya memasukkan tiga. Kemudian 440 ini dinilai oleh tim expert, yang ketuanya itu bekas direktur UNESCO yaitu profesor Meijer. Lihat saja di web soal itu dibagian panel of expert. Ada berapa orang di situ yang ahli-ahli semua. Mereka menilai dan akhirnya tahap pertama lolos 77. Setelah 77 itu kemudian dinilai lagi oleh tim expert itu menjadi 28. Nah disitulah kemudian dipilih secara populer.

Nah, masuk 28 besar itu saja sudah ajaib.  Kemudian dipilih menjadi 7 oleh masyarakat seluruh dunia. Bahwa ada yang kurang, ya semua sistem tidak ada yang sempurna betul. Misalnya dulu penyanyi terbaik itu dinilai oleh juri 3 orang. Tentu akan memunculkan tuduhan bahwa ada unsur subjektif si juri’ dalam keputusannya.

Akhirnya cara yang umum dipakai adalah kombinasi. Diseleksi dulu oleh orang-orang pintar yang ahli-ahli itu, baru diserahkan kepada masyarakat untuk memilih mana yang paling baik. Ini gabungan antara sistem juri dan SMS.  Saya percaya hasilnya baik. Karena diseleksi oleh para ahli, dipilih oleh publik.

Ada yang mengeluh bahwa katanya SMS cuma Rp1 tapi ternyata bayar mahal?
Tunjukkan bukti apabila ada yang bayar lebih dari Rp1 setelah tanggal 15 Oktober. Tolong tunjukkan, kami akan minta maaf dan akan kami bayar 10 kali.  Para operator sudah janji akan bayar 10 kali lipat kalau ditemukan bahwa setelah tanggal 15 Oktober ada yang bayar lebih dari Rp1.

Ada pengaruh vote Komodo setelah pernyataan dari Dubes Djoko Susilo yang menyebut Yayasan New7Wonders abal-abal?
Tak ada orang terpengaruh. Saya ingin katakan, tidak ada satu pun orang terpengaruh. Sama sekali tidak berubah. Tidak. Dukungan malah makin bertambah. Makin naik malah. Saya juga heran. Dan untuk semua itu, tidak ada kata yang paling tepat untuk rakyat Indonesia selain, terima kasih. Sekali lagi terima kasih.

POS-KUPANG.COM, LEWOLEBA – Dinas Kesehatan (Dinkes) Lembata hanya berkewenangan mengawasi kualitas air yang layak konsumsi. Sedangkan kelayakan peralatan atau filter pada depot air minum tetap menjadi kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata, dr. Johni Laoh, melalui Kabid Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL), dr. Rahmi Syam, kepada Pos Kupang di ruang kerjanya, Sabtu (5/11/2011).

Dia mengatakan itu ketika ditanya tentang upaya pengawasan yang harus dilakukan dinas kesehatan terkait keberadaan belasan depot air minum di Lembata.

Dijelaskannya, meski memiliki keterbatasan fasilitas laboratorium, pada tahun 2010 dan tahun 2011 pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap kualitas air dengan mengambil sample  air baku dan air filter (air yang siap konsumsi).

“Kami lakukan pemeriksaan terhadap bakteri E-Coli dan pemeriksaan kimia tingkat keasaman (PH). Hasilnya, air pada depot air minum itu kandungan E-Coli dan PH-nya normal sehingga layak konsumsi,” jelasnya.
Bila hasil pemeriksaan air tidak layak konsumsi, lanjut Rahmi, pihaknya akan melakukan intervensi dengan melakukan kaporisasi pada air baku.
Mengenai air baku, Rahmi menjelaskan, telah ada kesepakatan bersama antara Dinas Kesehatan, Dinas Perindag dan PDAM agar air bakunya disediakan oleh PDAM.

Ditanya tentang peralatan atau filter pada depot air minum yang harus diganti setiap tiga bulan sekali, Rahmi mengatakan, itu adalah kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. “Kewenangan dinkes hanya untuk kualitas air atau pengawasan eksternal, sedangkan untuk peralatan termasuk filter, itu kewenangan mereka (Disperindag),”  katanya.

Sebelumnya diberitakan, enam dari 13 depot air minum yang saat ini beroperasi di Lembata hingga saat ini belum memiliki izin usaha. Padahal, enam depot air minum ini sudah sejak lama melayani warga Lewoleba dan sekitarnya.

Editor : Bildad Lelan »» Penulis : EDY BAU »» Sumber : POS KUPANG CETAK

Kupang (ANTARA) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nusa Tenggara Timur meminta kepada para pelaku dan pemangku kepentingan di wilayah ini segera menghentikan seluruh operasi dan rencana pertambangan, untuk kepentingan keselamatan ekologi serta keberlanjutan hidup anak cucu.

“Sebagai forum yang fokus pada persoalan lingkungan hidup yang adil dan demokratis yang dapat menjamin hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat, maka Walhi menyerukan segera menghentikan operasi pertambangan di wilayah ini,” kata Eksekutif Daerah Walhi NTT Herry Naif, di Kupang, Selasa.

Berasas pada visi itu, kata dia Walhi NTT terus berupaya melakukan pendidikan kritis bagi rakyat bahwa hak atas lingkungan hidup adalah hak asasi manusia.

Untuk itu, kata dia perlu dilakukan pengawasan dan monitoring terhadap aktivitas-aktivitas yang berpotensi merusak dan mencemari lingkungan, serta mendorong terciptanya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang adil dan demokratis.

Sehubungan dengan itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTT yang selama ini terus melakukan pemantauan atas kondisi ekologi NTT dan menemukan begitu banyak aktifitas yang berpotensi merusak lingkungan, seperti pertambangan, penebangan hutan (destructive logging), penangkapan ikan dengan pemboman yang merusak terumbu karang, serta berbagai aktifitas lain yang dinilai merusak lingkungan.

Bahkan dalam beberapa tahun terakhir arus investasi di Provinsi NTT meningkat pesat, terutama dalam bidang pertambangan.

Sesuai data Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, di NTT terdapat 56 Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Pertambangan dan Perataran Pemerintah No: 22 dan 23 2011.

IUP itu terdiri dari 2 IUP yang dikeluarkan gubernur (IUP Provinsi), Satu (1) IUP Kabupaaten Kupang, 14 IUP di Kabupaten Belu, di Alor (9 IUP), Ende (16 IUP), Manggarai (14 IUP).

Tetapi secara faktual, pertambangan hampir telah dilakukan di seluruh kabupaten di NTT misalnya pertambangan mangan (47 IUP) di Kabupaten TTU, Pertambangan emas di kawasan Lai Wanggi Wanggameti (Kabupaten Sumba Timur) dan Kawasan Manupeu Tana Daru (Sumba Tengah).

Berikut pertambangan emas di Batu Gosok, Waning dan Tebedo (Kabupaten Manggarai Barat), Pertambangan Emas di Kabupaten Lembata, Tambang Blok Migas Kolabano yang mencakupi 16 Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan 2 Kecamatan di Kabupaten Kupang.

Selain itu, ada 23 IUP di Kabupaten Manggarai, 13 IUP di Kabupaten Manggarai Timur dan 10 IUP di Kabupaten Manggarai Barat.

Selain investasi pertambangan juga telah diinvestasikan konflik bagi masyarakat sekitar tambang, misalnya konflik PT. SMR dengan Obama, Konflik Bakitolas di Kabupaten TTU, konflik PT Fathi Resources dengan warga Umbu Ratunggai di Kabupaten Sumba Tengah. Konflik PT. Istino Mitra Perdana/PT. Arumbai Mangabekti dengan Warga Sirise (Kab. Manggarai), serta kerusakan lingkungan akibat pengerukan yang meninggalkan lubang-lubang besar yang menganga.

Bahkan sudah enam puluhan nyawa tertimbun akibat aktivitas pertambangan mangan di pulau Timor dan Flores (Manggarai).

“Dalam konteks negara, terhitung sejak zaman kolonialisme Belanda ? Indische Mijnwet Staatsblad 1899 Nomor 214, Rezim UU No. 11 tahun 1967 lalu berganti rezim UU Nomor 22 tahun 2001 dan UU No. 4 tahun 2009 ? peraturan dan pengelolaan tambang di Indonesia yang dilakukan pemerintah terbukti tidak mampu mensejahterahkan rakyat,” katanya.

“Jangankan naik menjadi negara Industri, sebagai negara berkembang saja justru hutangnya yang terus meningkat hingga mencapai Rp1,700 triliun pada akhir 2010 lalu,” katanya lagi.